Oct 07

Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan Daerah Manajemen Keuangan Daerah manajemen keuangan1

Manajemen Keuangan~Dalam mengelolah keuangan dibutuhkan suatu ilmu yang mempelajari pengelolahan keuangan yang baik dan benar. Ilmu tersebut sering disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen Keuangan sering digunakan dan dibutuhkan dalam pengelolahan keuangan disegala bidang, tak terkecuali pengelolahan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah menyatakan :

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Dari pengertian di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mendefinisikan mengenai keuangan daerah diantaranya, sebagai berikut:

  1. Drs. Tjahja Supriatna, ia mendfibisikan keuangan daerah sebagai suatu kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi pengelolahan daerah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasi, pengendalian serta pengevaluasian di berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD).
  2. Jaya, berpendapat bahwa keungan daerah merupakan seluruh tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan serta belanja negara.
  3. Mamesah, keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban yang dapat dibilai dengan nominal atau uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Manajemen keuangan daerah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah penyelenggaraan pemerintah yang ada yang segalanya dinilai dengan uang, dan masuk dalam kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mempunyai fungsi :

  1. Fungsi Otorisasi, APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
  2. Fungsi Perencanaan, APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
  3. Fungsi Pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  4. Fungsi Alokasi, APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
  5. Fungsi Distribusi, APBD harus mengandung arti / memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  6. Fungsi Stabilisasi, APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan pengelolahan keuangan daerah meliputi taggung jawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan daya guna, dan pengendalian.

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan salah satu petugas keuangan pemerintah daerah oleh sebab itu DPRD harus melakukan pengawasan serta pengendalian agar semua tujuan tersebut tercapai, mereka harus berusaha agar selalu mendapat informasi yang diperlukan  untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untk membandingakan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Demikian artikel yang membahas mengenai Menajemen Keuangan Daerah, Kerangka Manajemen Keuangan Daerah, Tujuan Manajemen Keuangan Daerah. Artikel ini dibuat dengan tujuan tak lain ialah agar pembaca dapat menambah wawasan serta penulis berharap artikel ini dapat menjadi acuan refrensi untuk anda.