Aug 20

Manajemen Keuangan Daerah Teori Manajemen Keuangan Daerah Teori Manajemen Keuangan Daerah Struktur ModalManajemen Keuangan Daerah~  Dalam era otonomi saat ini sangat diperlukan suatu pengelolahan keuangan yang dapat menjadi suatu strategi tersendiri bagi pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Perbaikan kinerja pada pengelolahan keuangan daerah juga menjadi PR nomor satu pemerintahan daerah.

Dalam konsekwensi yang logis manajemen keungan merupakan hal yang sangat logis bagi pemerintahan daerah. Pengelolahan keuangan daerah dapat digambarkan sebuah pengelolaan keuangan yang menitikberatkan keseimbangannya dengan keuangan pusat.

Dalam era reformasi yang terjadi menungkatkan pada penekanan akuntabilita publik yang bertenggangjawab secara penuh , khusunya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertical kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan.

Keuangan daerah merupakan semua hak serta kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah itu sendiri yang segalanya dinilai dengn uang. Kekayaan yang berhubungan dengan keuangan daerah dianggap sebagai sumber dana dalam rangka penganggaran APBD.

Sedangkan APBD sendiri merupakan suatu alat public untuk mensejahterakan publik dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab.

Keterkaitan APBD dengan keuangan daerah merupakan pernyataan khusus adanya hubungan dana daerah dengan dana pusat atau yang lebih dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 tahun 2000 tentang Dana perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsetrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Tujuan keuangan daerah sendiri meliputi akuntabilitas, terpenuhinya kewajiban keuangan, kejujuran, hasil dan daya guna kegiatan daerah, dan yang terakhir pengendalian.

Pada tahap terakhir yaitu keuangan daerah, seorang manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi

Dari sinilah diketahui pula bahwa manajemen keuangan memiliki fungsi. Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan.

Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari tugas :

  1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
  2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  3. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
  4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
  5. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah; dan
  6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Demikian artikel yang membahas mengenai Manajemen Keuangan Daerah, Dimensi Manajemen Keuangan Daerah, Tujuan Keuangan Daerah, Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. Semoga artikel ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan refrensi anda.

Artiekel Yang Terkait: